TRANS STUDIO BANDUNG-THE BEST EVER “WISATA BANDUNG”

Hai guys! Kali ini saya pengen berbagi cerita tentang pengalaman ke Trans Studio Bandung. Pengalaman yang tak pernah terlupakan, dengan segala wahana dan suguhan yang menarik. Bagaikan berada di dunia penuh keajaiban, membawa mimpi menjadi kenyataan, dan bisa bertemu langsung dengan karakter-karakter idola. Oke ini sedikit lebai -_-

 

Di Trans Studio Bandung kita bisa nikmati 20 wahana permainan yang menantang dan mendebarkan juga hiburan dengan gaya Broadway yang terkenal.  Kesemua wahana ini disuguhkan dalam 3 kawasan dengan tema yang berbeda dan unik. Oke kita masuk pada kawasan pertama. Are u ready? Let’s go!                   


 STUDIO CENTRAL

Image

Pertama kali memasuki arena Trans Studio Bandung ini, saya disambut dengan kemegahan suasana Hollywood! The Famous Hollywood! Saya berjalan menyusuri kawasan ini daaan…wow! It’s so amazing! Kawasan Hollywood di depan mata. Disana saya banyak bertemu Bintang favorit seperti Merlyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson dll. Dipadukan dengan arsitektur-arsitektur Hollywood bergaya 60-an. Rasanya seperti benar-benar melangkah di pusat negeri hiburan. Gemerlap dan kemewahan serta rahasia dibalik layar pertelevisian para bintang Hollywood ini dapat kita rasakan disini. Gedung pertunjukan megah dengan standar Internasional. Menampilkan show setara Broadway. Para bintang-bintang Hollywood ini sangat ramah, berbaur dengan pengunjung, saya bisa bebas berfoto-foto dengan segala ekspresi. Hollywood Here I Come!

Image

Ada 10 wahana dalam kawasan studio center ini yang dapat kita nikmati, antara lain:

1. TRANS CITY THEATER                                                                        Disini berbagai pertunjukan biasanya disuguhkan, seperti Kabayan Goes to Hollywood, Legenda Putera Mahkota. Pertunjukan yang sangat spektakuler, membuat saya seperti merasakan the real show broadway in hollywood.

2. YAMAHA RACING COASTER
Wahana paling menantang dan mendebarkan! Roller coaster tercepat di dunia dengan manuver gerakan mundur yang sensasional . Hanya ada 3 di dunia dan ini wajib dicoba. Dalam sekejap, saya seperti melesat di udara bagaikan terbang bersama roket. Dengan segala sensasi ketegangannya membuat saya tak henti menjerit, aaaaaaaaaaargh! Dijamin bikin ketagihan😛

Image3. GIANT SWING                         Giant Swing, ayunan berputar raksasa pertama di Indonesia. Menegangkan sekaligus menantang! Kita seakan melayang-layang di udara dan terhanyut dengan ayunan dari giant swing. Dikemas dalam suasana indoor membuat kita seakan-akan hampir menabrak tiang langit-langit dari studio, dan ini menambah sensasi ketegangan dari giant swing ini.

                                                                                                                                                                   4. INDOSAT VERTIGO GALAXY
Wahana ini yang satu ini benar-benar membuat saya vertigo. Kincir raksasa pertama di dalam ruangan, sensasi berputar 360 derajat di ketinggian. Wahana yang paling mengocok isi perut, haha.

5. TRANSCAR RACING
Balap mobil dengan sirkuit yang sesungguhnya. Dengan segala sistem keamanan membuat kita seakan benar-benar menjadi pembalap mobil sesugguhnya. Are u ready to race? Teeeeet! Let’s go! Bruuuum😛

6. SCIENCE CENTER
Science Center berkelas dunia. Lengkap dengan atraksi science yang mengasyikan. Banyak pengetahuan dan hal-hal menarik yang bisa ditemukan. Disini saya mencoba untuk tidur di atas hamparan paku, sungguh pengalaman tak terlupakan. Selain itu juga terdapat mesin pendeteksi perubahan wajah seiring bertambahnya umur. Kita dapat melihat bayangin wajah kita beberapa tahun kedepan. It’s so wow!

7. TRANS BROADCAST MUSEUMImage
Museum broadcast pertama di Indonesia yang sangat menghibur. Membantu lebih memahami bagaimana suatu program acara televisi dibuat. Disini saya berfoto-foto bak presenter investigasi. Hehe..

 8. SI BOLANG – BOCAH PETUALANG
Disini Si Bolang mengajak saya berpetualang keliling seluruh propinsi Indonesia. Dengan menaiki kereta berjalan saya menikmati suguhan boneka-boneka dengan panorama ciri khas budaya-budaya Indonesia dari sabang sampe merauke. Dilengkapi special effect dan multimedia yang menakjubkan menjadikan perjalanan mengelilingi Indonesia menjadi sangat menyenangkan.

 9. MARVEL SUPERHEROES THE RIDE 4D
Hap! Hap! Kita akan dibawa dalam pertempuran menyelamatkan Jakarta, India dan Amerika. Bersama para jagoan superhero: spiderman, Hulk, Iron Man, Wolverine, dan Fantastic 4. Ini merupakan simulator pertama di dunia yang menampilkan aksi para superhero dengan mengkombinasikan keajaiban multimedia dan special effect.

10. DUNIA ANAK (KIDDY’S LAND)
Benar-benar menjadi surga anak-anak. Wahana-wahana khusus untuk anak-anak, seperti Tea Cup, Karosel, Jump Around, Mini Bumper Car, Bumper Boat dan Mini Train.

Next, kita memasuki kawasan berikutnya, yaitu lost city.

LOST CITY

Image

                                                                                                                           Disinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Saya merasa menjadi penjelajah dan petualang sejati, menempuh perjalanan hebat, mengarungi hutan rimba dalam safari track, melewati tebing tinggi, bertemu sekawanan perompak. Welcome to the jungle!!!

Image11. JELAJAH
Byuuuur! Disini harus siap untuk berbasah-basah ria. Wow sensasi jatuh dari air terjun setinggi 13 meter, setelah sebelumnya berpetualang menaiki perahu menyusuri hutan rimba Afrika dan merasakan keganasan rimbanya. Disini benar-benar saya merasakan nikmat menjelajah yang sebenarnya.

12. KONG CLIMB
Setelah melewati hutan rimba, saya bertemu tebing tinggi. Disini kita dapat mencoba sensasi menjadi pemanjat tebing. Dengan peralatan yang memadai. Ada beberapa pilihan track yang dapat dipilih, mulai dari yang ringan sampai yang terjal. Rugi deh kalau nggak nyoba!😛

13. SKYPIRATES ‘ ZEPPELIN’Image
Setelah melewati tebing tinggi, saya bertemu sekawanan perompak. Para perompak ini mengajak saya berkeliling melihat semua zona dari ketinggian dengan menaiki kapal perompak “Sky Pirates.”

14. AMPHITHEATER
Setelah lelah berpetualang, saya disuguhi dengan amphitheater yang menghadirkan pertunjukan kelas dunia dengan parade artis internasional dan lokal, serta desain teater spektakuler & special effect mengagumkan. Sungguh akhir dari perjalanan yang memuaskan. So, lets explore the Lost City!

 The Last destination, welcome to the Magic Corner! Rrrawr..

 MAGIC CORNER

Ketika memasuki kawasan ini, suasana magic menyihir seketika dan membuat saya terhanyut dalam sensasi magic yang ada di zona ini. Sentuhan magic yang sangat mempesonakan perjalanan di dukung dengan segala panorama pencahayaan dan costplay hantu yang menambah kawasan ini semakin membuat bulu kuduk merinding. Rrrrawr..

                                                                                                             15. DUNIA LAINImage

Suasana mistis menyelimuti kawasan ini, serasa menguak misteri perjalanan yang mencekam. Dengan mengendarai kereta berjalan, saya dibawa menyusuri Gua Belanda yang seram, Ambulan berhantu, serta tempat-tempat berhantu lainnya yang menguji nyali!

16. NEGERI RAKSASA
Bak mengunjungi Negeri Raksasa nan jauh di atas awan, tapi kemudian….! Wuuuuz! Raksasa menjatuhkan dari ketinggian gedung 5 lantai. Wahana satu ini memacu adrenalin dengan teknologi special effect & multimedia.

17. DRAGON RIDERS                                                                     Wing..Wing.. Wahana ini membuat saya merasa terbang naik turun mengendarai naga berputar-putar di atas awan. Wahana mengasyikkan yang cocok untuk berbagai usia.

Image

18. SPECIAL EFFECTS ACTION
Wow! Banyak hal menarik disini. Pertama di Indonesia. Pertunjukan tentang rahasia di balik pembuatan film action. Bagaimana special effect ledakan di pompa bensin, atraksi tiang jatuh, dan mobil terhempas. Duaaaar!

 19. PULAU LILIPUT
Sayangnya, dua wahana terakhir ini khusus untuk anak-anak. Tempat bermain dan berpetualang yang menyenangkan bagi anak. Didesain khusus dengan ukuran anak-anak yang mungil sehingga bagaikan memasuki pulau liliput.

 20. CAPTAIN BLACK HEART’S PIRATE SHIP.

Area softplay tematik terbesar di Asia Tenggara. Memiliki empat tingkat area yang interaktif. Namun, khusus untuk anak-anak.

                                                                                                                                 NImageah, demikian tadi perjalanan mengarungi 20 wahana Trans Studio Bandung. Cukup melelahkan tapi jangan takut kelaparan. Beragam sajian mulai menu makanan Amerika, Jepang, atau yang tradisional seperti ayam bakar, gurame goreng, bakso, mie, iga bakar. Semua tersaji di dalam kawasan Trans Studio Bandung. Dan jangan lupa mampir untuk membeli oleh-oleh di Trans Studio Store. Disini kita dapat membeli barang barang nan unik khas TRANS STUDIO BANDUNG THEME PARK dan souvenir menarik untuk dikoleksi dan oleh-oleh.

Alamat Trans Studio Bandung
Jl. Gatot Subroto No. 289 – Bandung

Harga tiket masuk Trans Studio:                                                           Senin – Jumat : Rp. 150.000,-
Sabtu – Minggu & Hari Libur : Rp. 250.000,-

Open  hours / Jam buka Trans Studio Bandung:                                   Weekday (10:00 sd 21:00)                                                                 Weekend (09:00 sd 22:00)

Image

                                                                                                                Buat kalian yang belum pernah kesini, tunggu apalagi? Ayo sekarang juga rame-rame ke Trans Studio Bandung. Dijamin nggak bikin nyesel !!!

Image   

Contoh KKA Penetapan Kriteria Audit

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJAImage

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)

 

 

 Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

Tahun Buku        : 2012

Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky

Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

 

PENETAPAN KRITERIA AUDIT

 

 TUJUAN

Menetapkan kriteria audit

 

Langkah-langkah

  1. Nilai ketepatan karakteristik kriteria audit.
  2. Tentukan sumber kriteria audit.
  3. Kembangkan kriteria audit.
  4. Komunikasikan kriteria dengan auditee.

 

Hasil

1.      Menilai Ketepatan Karakteristik Kriteria Audit

Tim audit merumuskan kriteria pemeriksaan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Standar kinerja yang sewajarnya.
  2. Bukan standar minimum terendah atau standar yang tertinggi yang dapat dicapai.
  3. Mencerminkan praktik yang baik.

 

2.     Sumber Kriteria Audit

Untuk merumuskan kriteria yang baik, tim audit mempelajari berbagai macam peraturan, kebijakan pemerintah, dan standar yang terkait dengan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF yang dilakukan oleh  Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DJPB menggunakan beberapa standar yang mengatur mengenai penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF, antara lain:

  1. UU NO 17/2003
  2. PP NO 20/2004

      Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu

  1. PP NO 21/2004

      RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka

      Menengah; Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

  1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.06/ 2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

      Disamping itu, tim audit melakukan komunikasi dengan tim audit lainnya yang memeriksa jenis kegiatan yang sama untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

 

3.     Mengembangkan Kriteria Audit                         

Tujuan Audit Tetap 1

Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan telah mendukung penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF?

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut.

1.   Menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

  • Adanya pejabat yang bertanggung jawab memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi.
  • Adanya mekanisme pelayanan fully electronic transaction dengan melibatkan sektor perbankan dan institusi terkait, baik di bidang pengeluaran maupun penerimaan negara.
  • Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas dan tegas antar unit-unit terkait.

 

2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan.

  • Adanya  biaya untuk mendukung setiap kegiatan.
  • ·       Adanya sistem jaringan yang mendukung mekanisme pelayanan fully electronic transaction
  • Adanya konsistensi pencairan dana tepat waktu
  • Adanya keselarasan perencanaan kas dengan otorisasi RPD dan rencana penerimaan pada DIPA
  • Adanya  sistem pencairan dana anggaran yang mendukung sistem TSA
  • Aanya penyosialisasian kepatuhan, kecepatan, ketepatan, dan transparansi terhadap prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku
  • ·       Adanya pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang lebih mendukung mekanisme check and balance

 

  • pemisahan fungsi yang lebih jelas dan tegas antar unit-unit terkait

Tujuan Audit Tetap 2

Apakah proses penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan?

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut.

1. Memiliki standar dalam melaksanakan kegiatan.

  • Adanya standar penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan yang jelas berlaku pada DJPB.
  • Standar tersebut telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pegawai.
  • Standar tersebut jelas, mudah dipahami dan dimengerti.
  • Standar tersebut telah diterapkan.
  • Standar telah dibakukan.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan.

  • Adanya proses kegiatan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA  yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan.
  • Adanya realisasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar.

3. Mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko-risiko yang timbul dalam proses kegiatan.

  • Adanya kegiatan manajemen mencatat dan menganalisis setiap masalah yang timbul dalam proses kegiatan .
  • Adanya pelaporan atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
  • Adanya kesungguhan dalam mencari solusi dan mengadakan perbaikan atas masalah yang timbul.

 

Tujuan Audit Tetap 3

Apakah pengukuran penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA   dan penilaian kinerja  telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

1.   Mengevaluasi kinerja penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA oleh DJPB secara memadai.

  • Adanya informasi mengenai evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.
  • Adanya monitoring dan perbaikan atas kinerja penyiapan.
  • Adanya pemeriksaan hasil kinerja pelaksanaan kegiatan oleh aparat internal maupun eksternal.

2. Mempertanggungjawabkan kinerja DJPB.

  • Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
  • Adanya pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan.
  • Adanya umpan balik atas pertanggungjawaban yang dilakukan.

 

4.     Mengomunikasikan Kriteria dengan Auditee

         Dalam diskusi antara auditee dengan tim audit, auditee menyetujui model kriteria yang diajukan oleh tim audit.

 

CONTOH KERTAS KERJA AUDIT

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)
Image

 

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee               : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh      : Moch. Bara Ampera

PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT
 
Tujuan
Memahami DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Langkah-langkah
1.    Wawancara dengan manajemen dan staf kunci.
2.    Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen.
3.    Review laporaan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja dan prioritasnya.
4.    Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas.
5.    Telusuri sistem dan prosedur pengendalian.
6.    Analisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan hasilnya.
7.    Identifikasi risiko entitas.
8.    Review laporan-laporan audit dan studi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.

Hasil
1.    Gambaran Umum Entitas
2.    Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas
3.    Informasi Lainnya
=========================================================================

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)
Image

 

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

GAMBARAN UMUM ENTITAS
1.    PROFIL ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1.     penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2.    pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.    penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4.    pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5.    pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.    VISI
”Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien”

3.    MISI
1.    Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.
2.     Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
3.      Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.
4.      Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
5.  Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
6.  Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
7.  Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
8.  Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

STRUKTUR ORGANISASI
Image 
Susunan Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
1.    Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.    Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3.    Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4.    Direktorat Transformasi Perbendaharaan;
5.    Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
6.    Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7.    Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8.    Direktorat Sistem Perbendaharaan.

RENCANA STRATEGIS
Organisasi
•    Pelayanan prima
•    Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara
•    Pengembangan organisasi yang modern
•    Pengelolaan anggaran yang optimal
•    Peningkatan Kualitas SDM
•    Reformasi Birokrasi

Fungsi Pelaksanaan Anggaran
•    Pelaksanaan belanja negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Fungsi  Pengelolan Kas Negara
•    Pengelolaan Kas Negara yang optimal
•    Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Fungsi Sistem Manajemen Investasi
•    Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil
•    Optimalisasi penyaluran dana investasi
•    Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar
•    Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda
•    Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
•    Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya
•    Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman
•    Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program
•    Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Fungsi Badan Layanan Umum
•    Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif
•    Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik
•    Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum

Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
•    Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
•    Transparansi pengelolaan keuangan negara
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
•    Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum

Fungsi  Sistem Perbendaharaan
•    Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
•    Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas
•    Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Fungsi  Transformasi  Perbendaharaan
•    Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi
•    Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
=========================================================================

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)
Image

 

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

IDENTIFIKASI AREA KUNCI
 
Tujuan
Menentukan area kunci.
Langkah-langkah
1. Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada empat tugas utama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), yaitu:
1.    penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2.    pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.    penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4.    pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5.    pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut:
1.    risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
2.    Signifikansi, yaitu dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Disini tim audit berfokus pada visibilitasnya
3.    Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsur efektivitas, peningkatan perencanaaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini peningkatan pengendalian dan pengelolaan dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit melakukan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Keuangan.
4.    Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar profesional.

analisis untuk menentukan area kunci berdasarkan area dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut.
1.    Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen tidak tercapainya ‘3E’ (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).
2.    Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain Materialitas keuangan, Batas kritis keberhasilan, Visibilitas.
3.    Dampak hasil pemeriksaan, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang bertugas menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam “dampak hasil pemeriksaan” adalah apakah tugas Jenderal Perbendaharaan (DJPB) tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya audit kinerja ini.
4.    Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional.

Hasil
1. Area Audit Profesional
Dari kelima  area audit potensional yang ada, area audit yang dipilih adalah ‘penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara’.
2. Area kunci
Area kunci yang akan dinilai oleh tim audit berdasarkan hasil analisis dalam pelaksanaan audit di lapangan, yaitu:
penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.
=========================================================================

Lembaga Audit Pemerintah
TIM AUDIT KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)
Image

 

KERTAS KERJA AUDIT

Auditee              : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Tahun Buku        : 2012
Dibuat oleh         : Asna Maulida Rizky
Direview oleh    : Moch. Bara Ampera

PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT
Tujuan
Menetapkan tujuan audit tetap (firm audit objective) dan lingkup audit.
Langkah-langkah
1.    Tentukan tujuan audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.    Tentukan lingkup audit dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1.    Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya
2.    Sesuaikan lingkup audit
3.    Gunakan pertimbangan profesional
4.    Pertimbangkan karakteristik objek audit

Hasil
1. Tujuan Audit Tetap
Dari lima  area potensial yang ada, tim audit melihat area ‘penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara’ adalah yang terpenting untuk dilakukan audit karena betapa besar dampak  area tersebut. Bersasarkan pertimbangan di atas, tim audit akan lebih berfokus pada penilaian atas efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF dengan harapan bahwa audit ini akan mengoptimalkan pelaksanaan belanja negara. Dengan demikian perumusan audit tetap adalah
“ menilai efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.”

Untuk memenuhi tujuan di atas, audit akan menilai:
1.    Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan tekah mendukung penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF?
2.    Apakah proses penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan?
3.    Apakah penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA dan penilaian kinerja DJPB  telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

2. Lingkup audit
1.    Tahun anggaran yang diaudit adalah 2011 dan 2012.
2.    Lingkup kegiatan yang diperiksa dalam audit meliputi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara.
3.    Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan are kunci yang sudah dilakukan mencakup satu area kunci, yaitu area penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.
4.    Lokasi audit di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
5.    Audit pada instansi-instansi Eselon 1 lain di bawah Kementerian Keuangan hanya bersifat konfirmasi.

Ulasan DJPB

Sejalan dengan semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Reformasi hukum ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan reformasi organisasional di tubuh Departemen Keuangan dengan membagi pemisahan kewenangan menjadi 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI).

Ditjen PBN sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. “Core function”nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Sementera itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengelolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK. Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta 30 Kantor Wilayah Ditjen PBN dan sejumlah KPPN pada kantor instansi vertikal (lihat organisasi). Kali ini kita akan membahas mengenai Ditjen Perbendaharaan lebih mendalam, mengenai apa saja tugas pokok dan fungsinya, mari kita simak ulasan berikut ini.

DJPB
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROFIL ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1.    penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2.    pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.    penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4.    pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5.    pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

VISI
”Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien”

MISI
1.     Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.
2.     Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
3.     Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.
4.     Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
5.     Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
6.     Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
7.     Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
8.     Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
1.    Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.    Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3.    Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4.    Direktorat Transformasi Perbendaharaan;
5.    Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
6.    Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7.    Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8.    Direktorat Sistem Perbendaharaan

RENCANA STRATEGIS
Organisasi
•    Pelayanan prima
•    Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara
•    Pengembangan organisasi yang modern
•    Pengelolaan anggaran yang optimal
•    Peningkatan Kualitas SDM
•    Reformasi Birokrasi
Fungsi Pelaksanaan Anggaran
•    Pelaksanaan belanja negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi  Pengelolan Kas Negara
•    Pengelolaan Kas Negara yang optimal
•    Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi Sistem Manajemen Investasi
•    Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil
•    Optimalisasi penyaluran dana investasi
•    Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar
•    Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda
•    Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
•    Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya
•    Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman
•    Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program
•    Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan
Fungsi Badan Layanan Umum
•    Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif
•    Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik
•    Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum
Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
•    Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
•    Transparansi pengelolaan keuangan negara
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
•    Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum
Fungsi  Sistem Perbendaharaan
•    Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
•    Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas
•    Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi  Transformasi  Perbendaharaan
•    Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi
•    Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern

Setelah mengulas mengenai tugas pokok, fungsi, visi misi, struktur organisasi hingga rencana strategis dari Ditjen Perbendaharaan ini, diharapkan kita dapat semakin memahami pemisahan kewenanangan institusi Pengelola Fiskal dalam Departemen Keuangan ini. Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia. Suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit. Selanjutnya meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan dengan tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Benefit dan Impact

Apa perbedaan benefit dan impact? Bagaimana memproyeksi atau mengukur impact di masa depan?

Manfaat (Benefits)

  • baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang
  • merupakan kegunaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
  • tolak ukurnya berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, stakeholders, Pemda, institusi dll dari hasil.
  • Indikaator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil/outcome
  • menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)
 

CONTOH :

1.   Peningkatan hasil akreditasi sekolah/PTf dlm jangka menengah dan jangka panjang. Prosentase ( %) peringkat terakreditasi A, B , C
 2. Penurunan sekolah/PT yang tidak erakreditasi dalam jangka panjang
 3. Meningkatnya peringkat sekolah
 4. Meningktanya pelaksanaan/imlementasi 8 standar pendidikan.

Dampak (Impact)

  • dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan.
  • tolok ukurnya berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.
  •  Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.
  • menggambarkan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan
  • menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

CONTOH :

Dampak Positif :
1.   Meningkatnya prestasi akademik/non akademik (hasil)
2.   Meningkatnya peringkat sekolah dalam satu kabupaten / prop/nasional.

Dampak negatif :

  1. Menurunnya peringkat untuk yang tidak terakreditasi atau untuk yang hasil akreditasinya lebih buruk.
  2. Menurunnya kinerja komponen sekolah untuk yang hasil akreditasi tidak lebih baik dari hasil   sebelumnya.

Untuk memperjelas, berikut saya berikan ilustrasi penentuan input, proses, output, income, benefit dan impact:

Kegiatan: Peningkatan minat baca mahasiswa

Input:

1) Dana sebesar Rp 200.000.000,-

2) Waktu pelaksanaan selama 10 hari kerja

3) Sumber daya manusia (SDM) 3 orang

 Proses:

1)  Meningkatkan fasilitas ruang baca.

2)  Meningkatkan jumlah buku dan jurnal ilmiah.

3)  Membangun sarana internet bagi mahasiswa.

 Output:

1)  Tersedianya ruang baca bagi mahasiswa seluar 100 m2.

2)  Tersedianya meja-kursi bagi 100 mahasiswa.

3)  Tersedianya 50 titik internet bagi mahasiswa.

4)  Tersedianya internet gratis bagi mahasiswa.

5)  Tersedianya buku ilmiah baru sebanyak 50 judul.

6)  Tersedianya jurnal ilmiah sebanyak 50 judul.

 Outcome

1)  Meningkatnya jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 25%.

2)  Meningkatnya lama kunjungan mahasiswa di perpustakaan.

 Benefit:

1)   Meningkatnya penguasaan materi perkuliahan sebesar 50%.

2)   Semua mahasiswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen tepat waktu.

Impact:

1)   Peningkatan nilai A dan B mahasiswa sebanyak 50%.

2)   Penurunan nilai D dan E mahasiswa sebanyak 50%.

Jadi dapat disimpulkan disini perbedaan antara benefit dan impact adalah :

  • benefit selalu sebuah hal yang positif. Sedangkan impact terdapat dua kemungkinan, yaitu impact postif dan impact negatif. Akan tetapi, dalam suatu rencana pembangunan pastilah hanya impact positif yang diharapkan terjadi.
  • tolak ukur benefit berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah. Sedangkan tolok ukur impact berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai.
  • benefit menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil/outcome sedangkan impact menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Sumber : http://suprieyblog.blogspot.com/2010/04/indikator-kinerja-kebijakan-publik.html , http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/10/perencanaan-berbasis-kinerja/ , http://www.batan.go.id/bkhh/index.php/renstra-bkhh.html

CONTOH ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT.POLYCHEM INDONESIA TBK DAN MEMBANDINGKAN TERHADAP ATURAN DALAM PSAK DAN IFRS

Sebelum menganalisa lebih detail laporan sebuah perusahaan, tentu kita akan bertanya mengapa di Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak lepas dengan kepentingan global yaitu agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah go public seperti perusahaan yang akan kita bahas setelah ini. Penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan di Indonesia harus mengacu pada PSAK, yaitu standar yang menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan di Indonesia yang mana PSAK sendiri sedang berada dalam proses penyesuaian terhadap IFRS. Untuk itulah penulis akan mencoba membahas kesesuaian laporan keuangan PT.POLYCHEM terhadap IFRS dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas.

Informasi Umum PT. Polychem Indonesia Tbk (Perusahaan
PT. Polychem Indonesia Tbk (Perusahaan), didirikan dengan akta No. 62 tanggal 25 April 1986 dari Irawati Marzuki Arifin, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-1526.HT.01.01.Th.87 tanggal 21 Pebruari 1987 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 Nopember 1989, tambahan No. 2882. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 16 tanggal18 Juli 2008 dari Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, notaris di Jakarta dalam rangka penyesuaian Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64716.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008.
Perusahaan berdomisili di Jakarta, dengan pabrik berlokasi di Tangerang, Karawang dan Merak. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 20, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta.
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang Iingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri pembuatan polyester chips, polyester filament, engineering plastik, engineering resin, ethylene glycol, polyester staple fiber dan petrokimia, pertenunan, pemintalan dan industri tekstil. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1990. Hasil produksi dipasarkan di dalam dan luar negen termasuk ke Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Afrika.

Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 17 September 1993, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1573/PM/1993 untuk melakukan penawaran umum atas 80.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 20 Oktober 1993 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan tanggal 21 Oktober 1993 pada Bursa Efek Surabaya.
Pada tanggal 4 Nopember 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1817/PM/1994 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 80.000.000 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 25 Nopember 1994.
Pada tanggal 26 Agustus 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1376/PM/1996 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 800.000.000 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1996.
Pada tanggal 25 Nopember 2004, Perusahaan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.4 sejumlah 1.649.179.559 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 21 Desember 2004.
Pada tanggal 30 Juni 2011, seluruh saham Perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ( Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.)

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi
Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Menurut PSAK 1 dan IAS 1 paragraf 10
1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan Keuangan PT POLYCHEM TBK.
1. Laporan posisi keuangan konsolidasi
2. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasi
3. Laporan perubahan ekuitas konsolidasi
4. Laporan arus kas konsolidasi
5. Catatan atas laporan keuangan konsolidasi, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain

Ada sedikit perbedaan antara PSAK dengan penerapannya oleh PT POLYCHEM TBK., yaitu tidak adanya Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Hal ini disebabkan karena PT POLYCHEM TBK. tidak menerapkan suatu kebijakan yang retrospektif atau reklasifikasi sehingga tidak perlu dibuat Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Namun hal ini masih tergolong wajar karena sebagian besar laporan keuangan perusahaan yang saya amati tidak mencantumkan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif ini.

I. Pembahasan penyajian Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan (neraca) perusahaan ini disampaikan dengan pemisahan penyusunan aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana yang diatur dalam PSAK 01 paragraf 57. Perusahaan ini menyusun aset maupun liabilitas berdasarkan likuiditasnya, dan mengklasifikasikannya dengan baik sesuai dengan aturan dalam PSAK 01 paragraf 63-73.

PSAK 01 paragraf 75 mengatur mengenai rincian subklasifikasi menyatakan bahwa :
a. Pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai PSAK 16  Hal ini sudah dipatuhi oleh perusahaan. Rinciannya memang tidak dituliskan secara langsung di neraca, namun dilampirkan dalam catatan atas laporan keuangan.
b. Pemisahan piutang  Aturan ini juga telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan memisahkan piutang menjadi jumlah piutang dagang, piutang dari pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
c. Pemisahan persediaan sesuai PSAK 14  Sama seperti pemisahan aset tetap, perusahaan sudah melakukan pemisahan walaupun tiddak secara langsung ditulis di laporan keuangan, tapi dilampirkan dalam catatan atas laporan keuangan.
d. Pemisahan provisi juga sudah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik.
e. Pemisahan ekuitas juga telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik. Hanya saja ada beberapa aturan yang belum dipenuhi. Antara lain: perusahaan tidak mencantumkan rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode, perusahaam juga tidak mengungkapkan hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham.
Selain perbedaan yang ada di atas, menurut aturan IFRS dan IAS penyajian Neraca seharusnya berurutan dari Aset – Ekuitas – Liabilitas sedangkan perusahaan ini menyajikannya dengan urutan Aset – Liabilitas – Ekuitas sebagaiman aturan dalam PSAK.

II. Pembahasan penyajian Laporan Laba Rugi
Telah disebutkan di atas bahwa dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, adalah dasar akrual. Jadi metode pengakuan pendapatan yang digunakan adalah accrual basis sesuai dengan PSAK 1 paragraf 24, bahwa pengakuan semua komponen laporan keuangan termasuk pendapatan dan beban hendaknya menggunakan metode accrual basis.
Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:
• Perusahaan dan anak perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
• Perusahaan dan anak perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
• Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan dan anak perusahaan tersebut; dan
• Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.
Selanjutnya mengenai pengakuan beban, perusahaan ini sudah melaksanakan sesuai aturan yaitu menggunakan metode accrual basis. Perusahaan menyusun beban berdasarkan fungsinya sesuai aturan pada PSAK 01 paragraf 100.
Menurut aturan IFRS, interest expense sudah tidak lagi masuk ke dalam kelompok beban dan pendapatan lain-lain, tetapi dikelompokan ke dalam financing cost, karena merupakan biaya/ beban yang dikeluarkan untuk urusan pendanaan. Namun pada laporan keuangan ini, interest expense masih dikelompokkan dalam beban dan pendapatan lain-lain yang dirinci dalam catatan atas laporan keuangan.

III. Pembahasan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas
PSAK 01 paragraf 103 dan 105 mengatur komponen-komponen yang harus ada dalam laporan perubahan ekuitas, diantaranya :
1. Total laba rugi selama satu periode dengan menunjukan pembagian secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-kepengendali  dapat dilihat bahwa perusahaan ini sudah menerapkan aturan ini dengan menyajikan laporan perubahan ekuitas lengkap dengan total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-kepengendali.
2. Pengungkapan perubahan yang timbul dari laba rugi, pendapatan komprehensif lain, dan transaksi pemilik Aturan ini sudah diterapkan dengan baik oleh perusahaan, termasuk transaksi seperti penyetoran modal.
Perubahan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan nilai ekuitas anak perusahaan yang bukan merupakan transaksi antara Perusahaan dengan anak perusahaan diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan, dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan.
3. Ditambahkan dalam paragraf 105, bahwa jumlah dan jenis modal disetor seharusnya ditampilkan, namun perusahaan belum menerapkan aturan ini.
Perusahaan telah dengan jelas melaporkan jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode sebagaimana diatur dalam PSAK 01 paragraf 104.

IV. Pembahasan penyajian Laporan Arus Kas
Perusahaan telah menyusun laporan arus kas dengan baik sebagaiman diatur dalam PSAK 01 paragraf 108 yang diperjelas dengan PSAK 02 tentang Pelaporan Arus Kas. PT POLYCHEM TBK. telah mengklasifikasikan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Perusaahaan juga telah menunjukan kas dan setara kas pada awal dan akhir periode beserta peningkatannya.

V. Pembahasan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Menurut PSAK 01 paragraf 109 mengenai struktur catatan atas laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang disyarat oleh SAK yang tidak diungkapkan di laporan keuangan manapun. PT POLYCHEM TBK. membuat catatan atas laporan keuangan dengan cukup baik, perusahaan melaporkan semua catatan-catatan yang relevan untuk memahami laporan keuangan perusahaan sehingga mempermudah pengambilan keputusan oleh para pihak-pihak terkait.
Paragraf 111 PSAK 01 mengatur penyusunan catatan atas laporan keuangan, yaitu :
a) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK  PT POLYCHEM TBK. sudah menyediakan pernyataan ini dengan judul Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia pada catatan no.2 , itu berarti bahwa perusahaan mengaku bahwa perusahaan memang mematuhi peraturan yang ada di PSAK.
b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan  Perusahaan mencantumkannya dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi pada catatan nomor 2.
c) Informasi tambahan atas pos-pos yang ada di laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian masing-masing pos perusahaan sudah menyediakan informasi yang cukup mengenai tambahan informasi pos-pos laporan keuangan, contohnya pada catatan nomor 2 poin a sampai s.
d) Pengungkapan lainnya, seperti :
hal-hal yang tidak berhubungan dengan keuangan informasi segmen usaha pada catatan nomor 26

Secara umum PT POLYCHEM TBK. sudah menyajikan seluruh komponen yang seharusnya ada dalam catatan atas laporan keuangan, hanya saja perusahaan belum menyusunnya sesuai yang dianjurkan pada PSAK 01 paragraf 111.

I. Perbandingan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan Aturan IFRS

Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan
a) Terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi, Laporan Laba Rugi Konsolidasian Komprehensif, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
b) Metode penyisihan persediaan menggunakan metode rata-rata tertimbang.
c) Penyusunan asset, liabilitas dan ekuitas disusun dari yang tingkat likuiditasnya paling tinggi.
d) Penggunaan metode langsung dalam penyajian laporan arus kas konsolidasian.
e) Aset keuangan yang ada dalam laporan keuangan diukur dengan metode fair value.
f) Semua asset disajikan dalam satuan mata uang Rupiah, kalaupun ada asset yang masih dalam satuan mata uang asing, sudah dikonversikan ke Rupiah sesuai dengan nilai kurs yang berlaku saat pelaporan keuangan

Aturan IFRS
a) Seharusnya ada elemen laporan tambahan berupa Laporan Posisi Keuangan dalam hal penyajian kembali atau reklasifikasi.
b) Sudah sesuai, dalam IFRS penyisihan persediaan dapat dilakukan dengan 2 cara; FIFO (first in first out) dan rata-rata tertimbang
c) Penyusunan Laporan Posisi Keuangan pada bagian asset dimulai dari asset tidak lancar, kemudian diikuti asset yang paling lancar dalam perusahaan, selanjutnya ekuitas lebih dulu dicantumkan sebelum liabilitas.
d) Penyajian laporan arus kas konsolidasian sudah sesuai, karena dalam IFRS boleh menggunakan metode langsung atau tidak langsung.
e) Sesuai dengan aturan IFRS, asset keuangan dapat diukur menggunakan metode fair value saat asset tersebut dibeli, atau saat asset itu ingin dijual.
f) IFRS membenarkan pelaporan dalam segala bentuk satuan mata uang, dan harus disesuaikan dengan nilai kurs yang berlaku saat tanggal pelaporan keuangan.

VI. Penutup
Menurut hasil pengamatan penulis, PT POLYCHEM TBK. dalam membuat laporan keuangannya mengacu pada aturan yang terdapat dalam PSAK namun belum sepenuhnya mengadopsi IFRS. Laporan ini memenuhi tujuan dibuatnya laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yag cukup bagi para pembuat keputusan. Perusahaan menyajikan laporan dengan relevan memenuhi kriteria:
 ‘comparability’ karena disediakan juga reklasifikasi untuk membandingkan dengan laporan keuangan tahun 2009.
 ‘neutrality’ dan ‘full disclosure’ karena menyajikan semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan tidak memihak.

Laporan keuangan PT POLYCHEM TBK.memiliki beberapa kekurangan diantaranya:
 laporan keuangan ini disajikan kurang lengkap atau ‘complete’ karena tidak ada laporan posisi keuangan pada awal periode.
 Tidak ‘verifiability’ karena belum diaudit
 tidak semua laporan dibuat dengan asumsi ‘accrual basis’

Jadi secara keseluruhan dapat ditegaskan kembali bahwa PT POLYCHEM TBK. dalam membuat laporan keuangan sudah mengacu pada aturan yang terdapat dalam PSAK namun belum sepenuhnya mengadopsi IFRS. Laporan tersebut disampaikan dengan cukup baik, relevan dan mendukung untuk membuat keputusan.

ENRON AND WORLDCOM

PROFIL PERUSAHAAN ENRON
Enron merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan. Enron menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS.

 

SEKILAS KASUS ENRON

Kronologis, fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penyebab hancurnya Enron, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.     Board of Director membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengijinkan terjadinya praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik.

2.     Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan out sourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan.
a. Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP  Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan.
b. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen.
c. Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen.

3.     Dalam laporan keuangan Enron disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/expense) sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta.

 

Pada tanggal 2 Desember 2001 terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses peradilan). Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. Enron, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar.

PROFIL PERUSAHAAN WORLDCOM

Worldcom merupakan perusahaan penyedia layanan telpon jarak jauh. Selama tahun 90an perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain yang. Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998 pada saat worlcom mengambil alih perusahaan MCI yaitu peruahaan kedua terbesar di Amerika yang bergerak pada bidang telekomunikasi jarak jauh yang mengukuhkan posisi Worldcom menjadi operator no 1 dalam infrastruktur internet.

 

SEKILAS KASUS WORLDCOM

Dalam laporannya Worldcom ditemukan bahwa perusahan mengklasifikasikan lebih dari $ 3,8 milyar untuk beban operasional dibukukan sebagai pengeluaran modal.  Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, Worldcom mampu menaikkan pendapatan atau laba. Worldcom juga  menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi. Seperti utang pajak tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan.

 

Penyajian beban jaringan sebagai pengeluaran modal ditemukan oleh internal auditor Cynthia Cooper. Auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada kepala keuangan Worldcom Scott D. Sullivan dan controller perusahaan saat itu David F. Myers. Cooper melaporkan masalah tersebut pada kepala komite audit Max Bobbitt. Yang kemudian Max Bobbitt meminta kepada KPMG selaku eksternal auditor saat itu untuk melakukan investigasi. Dilaporkan bahwa Sullivan tidak pernah mengkonsultasikan penyajian tersebut kepada Artuhr Anderson selaku auditor eksernal dan Arthur Anderson pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengannya. Berdasarkan dokumen-dokumen internal dan email Worldcom mengindikasikan bahwa sebenarnya pihak eksekutif sudah mengetahui salah saji tersebut sejak awal.

 

Internal auditor adalah pertahanan awal terhadap kesalahan paktek-praktek akuntansi dan kecurangan akuntansi. Satu pertanyaan kepada Internal Auditor Worldcom adalah kenapa butuh waktu lama (1 tahun) untuk mengungkap salah saji ini. Padahal mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva harusnnya bisa diungkap lebih cepat. Pertanyaan yang lebih berat dilayangkan kepada KAP Arthur Anderson, beberapa pengamat menyatakan bahwa Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang dilakukan pihak Worldcom. Karena seharusnya Arthur Anderson bertugas untuk mengaudit kesalahan semacam itu, apalagi kesalahan ini sangat material. Beberapa pengamat juga menyatakan bahwa Arthur Anderson seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan Worldcom, yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan hal diluar kewajaran praktek akuntansi.

 

 

PEMBAHASAN MASALAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN AKSK
Dari kajian masalah yang di uraikan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa hancurnya Enron dan WorldCom di akibatkan karena praktik bisnis tidak sehat yang dijalankan perusahaan dan juga di dukung tindakan KAP Andersen yang membiarkan praktik bisnis tidak sehat tersebut dan bahkan mendukung dengan menghilangkan beberapa dokumen penting dalam kasus Enron.

 

Peran auditor seharusnya sangatlah penting dalam pengendalian kontrol perusahaan serta sebagai pendeteksi kecurangan namun Andersen malah bersekongkol dengan manajemen perusahaan untuk melancarkan praktik bisnis tidak sehat. Andersen telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau principal untuk memberikan suatu fairrness information mengenai pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan dalam mengemban amanah. Enron, WorldCom dan KAP Anderson telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar.

 

Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjungjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat. Karena perbuatan mereka inilah, Enron dan WorldCom menuai kehancuran dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangakan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut.

 

Simpulan masalah yang bisa di ambil bahwa :
• Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang tidak sehat dan keluar dari prinsif good corporate governance. Akhirnya Enron dan WolrdCom harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang milyaran dolar  dan menyisakan implikasi negatif bagi banyak pihak, terutama karyawan perusahaan yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (social impact). Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaaan di bursa efek.
• KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjungjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat. Akhirnya KAP Andersen di tutup disamping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

 

 

DAMPAK AKIBAT KASUS ENRON DAN WORLDCOM
Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat antara lain yaitu Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam SOX antara lain:

• KAP dilarang memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit.

• KAP membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum melakukan audit.

• Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klien tersebut.

• KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee yang menunjukkan praktik akuntansi yang sesuai standar.

• KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya.

 

SIMPULAN
Dari sini jelas dapat di simpulkan bahwa peran auditor sangatlah penting dalam pengendalian kontrol perusahaan serta sebagai pendeteksi kecurangan. Auditor seharusnya bisa bersikap independen, menjungjung tinggi independensi, profesionalisme dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat.  Namun jika auditor yang seharusnya bertindak sebagai pendeteksi kecurangan malah bersekongkol dengan manajemen perusahaan untuk melancarkan praktik bisnis tidak sehat maka fenomena seperti Enron dan WorldCom lah yang akan terjadi, yaitu kehancuran di depan mata.