Ulasan DJPB

Sejalan dengan semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Reformasi hukum ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan reformasi organisasional di tubuh Departemen Keuangan dengan membagi pemisahan kewenangan menjadi 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI).

Ditjen PBN sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. “Core function”nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Sementera itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengelolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK. Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta 30 Kantor Wilayah Ditjen PBN dan sejumlah KPPN pada kantor instansi vertikal (lihat organisasi). Kali ini kita akan membahas mengenai Ditjen Perbendaharaan lebih mendalam, mengenai apa saja tugas pokok dan fungsinya, mari kita simak ulasan berikut ini.

DJPB
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROFIL ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1.    penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
2.    pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.    penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
4.    pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
5.    pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

VISI
”Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien”

MISI
1.     Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.
2.     Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
3.     Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.
4.     Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
5.     Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
6.     Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
7.     Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
8.     Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:
1.    Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.    Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
3.    Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
4.    Direktorat Transformasi Perbendaharaan;
5.    Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
6.    Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7.    Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8.    Direktorat Sistem Perbendaharaan

RENCANA STRATEGIS
Organisasi
•    Pelayanan prima
•    Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara
•    Pengembangan organisasi yang modern
•    Pengelolaan anggaran yang optimal
•    Peningkatan Kualitas SDM
•    Reformasi Birokrasi
Fungsi Pelaksanaan Anggaran
•    Pelaksanaan belanja negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi  Pengelolan Kas Negara
•    Pengelolaan Kas Negara yang optimal
•    Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi Sistem Manajemen Investasi
•    Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil
•    Optimalisasi penyaluran dana investasi
•    Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar
•    Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda
•    Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
•    Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya
•    Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman
•    Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program
•    Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan
Fungsi Badan Layanan Umum
•    Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif
•    Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik
•    Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum
Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
•    Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
•    Transparansi pengelolaan keuangan negara
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
•    Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum
Fungsi  Sistem Perbendaharaan
•    Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern
•    Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
•    Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas
•    Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara
•    Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Fungsi  Transformasi  Perbendaharaan
•    Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi
•    Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern

Setelah mengulas mengenai tugas pokok, fungsi, visi misi, struktur organisasi hingga rencana strategis dari Ditjen Perbendaharaan ini, diharapkan kita dapat semakin memahami pemisahan kewenanangan institusi Pengelola Fiskal dalam Departemen Keuangan ini. Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia. Suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit. Selanjutnya meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan dengan tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s